Mendagri Keluarkan Diskresi untuk Jalankan Pemerintahan Kota Malang

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri menyiapkan kebijakan terobosan atau diskresi untuk menggerakkan pemerintahan di Kota Malang yang terancam terhenti lantaran nyaris semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota itu terjerat kasus korupsi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan diskresi ini dibutuhkan karena jumlah anggota Dewan yang tersisa tidak memenuhi kuorum untuk menggelar rapat paripurna. “Saya sudah memerintahkan untuk membuat payung hukum agar pemerintah daerah tetap berjalan,” kata Tjahjo, kemarin. Ia menyebutkan, diskresi itu berisi pelibatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Diskresi juga memberi mandat untuk menambah peran sekretaris Dewan dalam membantu menyusun agenda DPRD karena badan musyawarah sudah tidak aktif. Selain itu, diskresi memberi wewenang kepada pemerintah kota dalam Sebanyak 41 anggota DPRD menjadi tersangka kasus suap di KPK. menerbitkan peraturan daerah non-APBD yang sedang disusun namun belum selesai.

“Asal keberadaan perda yang dimaksud mendesak untuk diterbitkan,” ujar Tjahjo. Sebanyak 22 anggota DPRD Malang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam dugaan suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015, kemarin. Secara total, ada 41 anggota Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini, hanya tersisa empat orang anggota DPRD Malang yang belum ditetapkan sebagai tersangka. “Ada yang sakit, sehingga kami belum bisa memeriksa yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, kemarin. Menurut Basaria, semua anggota Dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu diduga menerima suap dari bekas Wali Kota Malang, Mochamad Anton—dituntut 3 tahun penjara. Tiap anggota, kata Basaria, diduga menerima suap Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta untuk menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015.

Kasus ini terungkap ketika tim antirasuah menangkap tangan Ketua DPRD Kota Malang, Muhammad Arief Wicaksono, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang, Jarot Edy Sulistiyono. Arief terbukti menerima suap dari Jarot sebesar Rp 700 juta untuk memuluskan pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Dalam pengembangannya, KPK mensinyalir korupsi ini dilakukan secara massal dengan melibatkan wali kota dan anggota DPRD lainnya. Akibat rasuah massal ini, Pemerintah Kota Malang terancam lumpuh. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrohman, mengatakan sejumlah agenda pemerintah terbengkalai lantaran hanya sedikit anggota Dewan yang tersisa. Agenda yang terbengkalai antara lain sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Wali Kota Malang 2013–2018, sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan 2018, dan pembahasan APBD 2019

Author: Slamet